Pemkab Kulon Progo, DIY Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi

Jakarta - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Standing Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Nomor 427/A/2021, berlaku sejak 18 November hingga 1 Desember 2021

Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Joko Satyo Agus Nahrowi di Kulon Progo, Jumat, mengatakan hal yang melatarbelakangi dikeluarkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi, yakni terjadinya tanah longsor di tiga kecamatan, yakni Kokap, Samigaluh, dan Girimulyo, serta informasi dari BMKG.

"Sehubungan dengan perubahan iklim dan cuaca ekstrem di Kabupaten Kulon Progo berdampak curah hujan tinggi, sehingga berpotensi terjadi bencana tanah longsor, banjir, dan angin kencang yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, maka kami menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi,"katanya dilansir Antara, Jumat (26/11).

Ia mengatakan ancaman akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Kulon Progo masih tinggi dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sesuai prosedur untuk menangani dampak yang ditimbulkan.

Dengan adanya condition tanggap darurat bencana ini, BPBD Kulon Progo juga bisa menggunakan anggaran biaya tak terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 sesuai kebutuhan.

"Kami juga bisa melakukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana hidrometeorologi,"katanya.

Berdasarkan hasil pemetaan, wilayah yang berpotensi tanah longsor, yakni Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, sebagian Pengasih, dan sebagian Nanggulan.

Wilayah berpotensi banjir, meliputi Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, dan Sentolo. Ancaman banjir di Wates dan Panjatan karena adanya potensi luapan Sungai Serang, sedangkan Temon ada Sungai Bogowonto.

"Hal-hal yang perlu dipersiapkan kaitannya dengan peralatan yang dibutuhkan sudah ada. Kemudian, melakukan perbaikan jalur evakuasi untuk mempermudah evakuasi bila terjadi bencana banjir dan tanah longsor,"katanya.

Anggota DPRD Kulon Progo Edi Priyono mengatakan selama ada normalisasi Sungai Serang dan Sungai Bogowonto, potensi bencana di Wates, Temon, Panjatan, Galur, dan Lendah dapat diatasi. Hal ini bisa dilihat, sejak normalisasi Sungai Serang, banjir di Kecamatan Panjatan dan Wates pada 2020 sudah tidak ada.

"Ke depan, kami berharap adanya normalisasi sungai dan anak sungai, sehingga dapat menurunkan dampak bencana banjir,"katanya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Elon Musk Mengatakan Bisnis Robot Lebih Menguntungkan Ketimbang Bisnis Mobil Listrik

Jakarta -  Orang terkaya di dunia sekaligus chief executive officer Tesla, Elon Musk, menganggap bahwa bisnis robot lebih menjanjikan di masa depan ketimbang mobil listrik. Dia pun menyebut bahwa perusahaannya akan memprioritaskan pengembangan robotic humanoid pada tahun ini daripada design mobil listrik yang telah dikembangkan Tesla dalam beberapa tahun terakhir. Tesla sendiri sebelumnya telah memamerkan robot humanoid mereka pada Agustus 2021. Kala itu, Musk mengatakan bahwa prototipe robotic tersebut yang diberi nama Optimus akan meluncur pada 2022. "Saya pikir ia memiliki potensi untuk menjadi lebih signifikan daripada bisnis kendaraan dari waktu ke waktu," kata Musk dalam rapat kinerja kuartal keempat Tesla pada Rabu (26/1), dikutip dari CNBC. Saat dipamerkan tahun lalu, Musk mengatakan bahwa robot Optimus akan memiliki tinggi 172,72 centimeters dan berat 56,6 kg. Ia juga mengatakan bahwa robot itu akan mampu membawa beban seberat 20,4 kg dan bergerak secepat 9,6 kilome...
Baca selengkapnya

Usai Terbitnya SK Gubernur Terkait UMK 2022 Hanya Naik Sebesar Rp 18.000, Bupati Majalengka Prihatin

Jakarta - Upah Minimum Kota/Kabupaten ( UMK ) Majalengka 2022 hanya naik Rp 18 ribu setelah terbitnya surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tanggal 30 November 2021. Dengan kenaikan itu, upah buruh di Majalengka dipastikan hanya menjadi Rp 2.027.619,04 atau dari sebelumnya Rp 2.009.000. Merespons hal tersebut, Bupati Majalengka, Karna Sobahi merasa prihatin atas putusan Gubernur Jawa Barat. Sebab, kenaikan tersebut masih jauh dari harapan buruh seperti yang diusulkan beberapa waktu lalu kepada Bupati yakni Rp 360 ribu. "Karena keputusan ada di sana kita hanya ikut prihatin saja. Makanya saya sangat paham ketika buruh menuntut kenaikan upah di Majalengka. Naluri saya sebagai Bupati bisa memahami buruh. Masa iya, cuma Rp 18 ribu naiknya,"kata Karna, Jumat (3/12/2021). "Makanya saya berani tandatangan Rp 360 ribu (sesuai tuntunan buruh). Langsung (diusulkan) ke Gubernur,"sambungnya. Karna juga menjelaskan, dengan kenaikan UMK Rp ...
Baca selengkapnya