Karena Terjerat Kasus Korupsi, PNS Pemkot Jakbar di Pecat Gubernur Anies

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberhentikan tidak hormat PNS bernama Tri Prasetyo Utomo, yang merupakan Staf Kesekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat karena terbukti korupsi. Tri juga merupakan eks Lurah Pekojan, Kebon Jeruk.

Pemberhentian Tri sebagai PNS DKI ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 989 Tahun 2021 yang diteken Anies pada 16 Agustus 2021.

"Terbitnya Kepgub telah berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pidsus TPK/2020/PN. Jkt.Pst tanggal 11 November 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,"ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Maria Qibtiya, dalam keterangan PPID, Sabtu (18/9).

"Yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan, serta membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidiar 3 bulan kurungan,"lanjut dia.

Gugatan Tri Prasetyo di PTUN

Tri Prasetyo Utomo juga sebelumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta demi mencabut SK pemecatannya sebagai PNS. Gugatan Tri mendaftarkan gugatan pada Kamis, 9 September 2021, dengan nomor perkara: 219/G/2021/ PTUN.JKT.

Menanggapi gugatan tersebut, Kepala Biro Hukum Setda DKI Yayan Yuhanah menjelaskan, gugatan Tri untuk mencabut SK pemberhentiannya telah dinyatakan gugur karena dinilai tidak sesuai prosedur.

"Keberatan pemberhentian seharusnya diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN melalui Badan Pertimbangan Pegawai bukan ke PTUN. Gugatan digugurkan dalam proses dismissal sebelum masuk persidangan,"jelas Yayan.

Untuk diketahui, proses dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di PTUN oleh ketua pengadilan. Dalam proses tersebut, ketua pengadilan melalui rapat permusyawaratan memutuskan dengan dilengkapi pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima. 

Kasus Korupsi yang Dilakukan

Kasus korupsi yang dilakukan Tri Prasetyo terjadi saat ia masih menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk. Ia terjerat korupsi dengan overall nilai Rp 370 juta. Atas perbuatannya, ia langsung diberhentikan sebagai PNS.

Tri juga telah divonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Putusan tersebut tertuang dalam Nomor 36/Pidsus-TPK/2020/ PN.Jkt.Pst dalam sidang yang berlangsung 18 November 2020.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemkab Kulon Progo, DIY Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi

Jakarta - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Standing Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Nomor 427/A/2021, berlaku sejak 18 November hingga 1 Desember 2021 Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Joko Satyo Agus Nahrowi di Kulon Progo, Jumat, mengatakan hal yang melatarbelakangi dikeluarkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi, yakni terjadinya tanah longsor di tiga kecamatan, yakni Kokap, Samigaluh, dan Girimulyo, serta informasi dari BMKG. "Sehubungan dengan perubahan iklim dan cuaca ekstrem di Kabupaten Kulon Progo berdampak curah hujan tinggi, sehingga berpotensi terjadi bencana tanah longsor, banjir, dan angin kencang yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, maka kami menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi,"katanya dilansir Antara, Jumat (26/11). Ia mengatakan ancaman akibat bencana hidrometeorologi di wi...
Baca selengkapnya

Elon Musk Mengatakan Bisnis Robot Lebih Menguntungkan Ketimbang Bisnis Mobil Listrik

Jakarta -  Orang terkaya di dunia sekaligus chief executive officer Tesla, Elon Musk, menganggap bahwa bisnis robot lebih menjanjikan di masa depan ketimbang mobil listrik. Dia pun menyebut bahwa perusahaannya akan memprioritaskan pengembangan robotic humanoid pada tahun ini daripada design mobil listrik yang telah dikembangkan Tesla dalam beberapa tahun terakhir. Tesla sendiri sebelumnya telah memamerkan robot humanoid mereka pada Agustus 2021. Kala itu, Musk mengatakan bahwa prototipe robotic tersebut yang diberi nama Optimus akan meluncur pada 2022. "Saya pikir ia memiliki potensi untuk menjadi lebih signifikan daripada bisnis kendaraan dari waktu ke waktu," kata Musk dalam rapat kinerja kuartal keempat Tesla pada Rabu (26/1), dikutip dari CNBC. Saat dipamerkan tahun lalu, Musk mengatakan bahwa robot Optimus akan memiliki tinggi 172,72 centimeters dan berat 56,6 kg. Ia juga mengatakan bahwa robot itu akan mampu membawa beban seberat 20,4 kg dan bergerak secepat 9,6 kilome...
Baca selengkapnya

Usai Terbitnya SK Gubernur Terkait UMK 2022 Hanya Naik Sebesar Rp 18.000, Bupati Majalengka Prihatin

Jakarta - Upah Minimum Kota/Kabupaten ( UMK ) Majalengka 2022 hanya naik Rp 18 ribu setelah terbitnya surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tanggal 30 November 2021. Dengan kenaikan itu, upah buruh di Majalengka dipastikan hanya menjadi Rp 2.027.619,04 atau dari sebelumnya Rp 2.009.000. Merespons hal tersebut, Bupati Majalengka, Karna Sobahi merasa prihatin atas putusan Gubernur Jawa Barat. Sebab, kenaikan tersebut masih jauh dari harapan buruh seperti yang diusulkan beberapa waktu lalu kepada Bupati yakni Rp 360 ribu. "Karena keputusan ada di sana kita hanya ikut prihatin saja. Makanya saya sangat paham ketika buruh menuntut kenaikan upah di Majalengka. Naluri saya sebagai Bupati bisa memahami buruh. Masa iya, cuma Rp 18 ribu naiknya,"kata Karna, Jumat (3/12/2021). "Makanya saya berani tandatangan Rp 360 ribu (sesuai tuntunan buruh). Langsung (diusulkan) ke Gubernur,"sambungnya. Karna juga menjelaskan, dengan kenaikan UMK Rp ...
Baca selengkapnya