Akibat Melanggar PPKM, Satpol PP di Semarang Menyegel Dua Cafe

Jakarta - Satpol PP Kota Semarang memastikan kafe Holywings dan Marabunta di Semarang disegel sementara selama satu bulan. Hal itu dilakukan karena kedua kafe tersebut melanggar batas waktu operasional di masa PPKM Level 1.

Penghentian sementara itu secara resmi dilakukan oleh Satpol PP dengan memasang stiker penyegelan dan garis Police line.

"Kita segel selama satu bulan untuk memberikan efek jera. Ke dua kafe tersebut melanggar perda Wali Kota Semarang melebihi batas operasi pukul 00.00 wib,"kata Kasat Pol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, di Semarang, Rabu (27/10).

Penindakan penyegelan awal dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang. Sebab Satpol PP memiliki keterbatasan untuk menindak pelanggar.

"Kalau pelanggaran Perda Walikota kami harus hadir. Tapi kalau kaitan kasus di kepolisian kasus lain. Kalau masih bandel akan kita koordinasikan Dinas terkait untuk dicabut izinnya,"ujarnya.

Bila kafe ingin kembali beroperasi managemen harus datang ke Satpol PP untuk menyelesaikan perkarannya. "Mereka harus datang dengan membawa surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya,"jelasnya.

Ia pun menghimbau para pelaku usaha agar patuh aturan. Sebab, menurutnya ppkm degree 1 ini sudah banyak kelonggaran. Hal ini juga demi agar tak ada lonjakan kasus covid-19.

"Ini sudah ada kelonggaran operasional sampai jam 00.00 wib. Kalau jatahnya tutup ya tutup. Jangan melebihi,"pungkasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemkab Kulon Progo, DIY Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi

Jakarta - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Standing Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Nomor 427/A/2021, berlaku sejak 18 November hingga 1 Desember 2021 Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Joko Satyo Agus Nahrowi di Kulon Progo, Jumat, mengatakan hal yang melatarbelakangi dikeluarkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi, yakni terjadinya tanah longsor di tiga kecamatan, yakni Kokap, Samigaluh, dan Girimulyo, serta informasi dari BMKG. "Sehubungan dengan perubahan iklim dan cuaca ekstrem di Kabupaten Kulon Progo berdampak curah hujan tinggi, sehingga berpotensi terjadi bencana tanah longsor, banjir, dan angin kencang yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, maka kami menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi,"katanya dilansir Antara, Jumat (26/11). Ia mengatakan ancaman akibat bencana hidrometeorologi di wi...
Baca selengkapnya

Elon Musk Mengatakan Bisnis Robot Lebih Menguntungkan Ketimbang Bisnis Mobil Listrik

Jakarta -  Orang terkaya di dunia sekaligus chief executive officer Tesla, Elon Musk, menganggap bahwa bisnis robot lebih menjanjikan di masa depan ketimbang mobil listrik. Dia pun menyebut bahwa perusahaannya akan memprioritaskan pengembangan robotic humanoid pada tahun ini daripada design mobil listrik yang telah dikembangkan Tesla dalam beberapa tahun terakhir. Tesla sendiri sebelumnya telah memamerkan robot humanoid mereka pada Agustus 2021. Kala itu, Musk mengatakan bahwa prototipe robotic tersebut yang diberi nama Optimus akan meluncur pada 2022. "Saya pikir ia memiliki potensi untuk menjadi lebih signifikan daripada bisnis kendaraan dari waktu ke waktu," kata Musk dalam rapat kinerja kuartal keempat Tesla pada Rabu (26/1), dikutip dari CNBC. Saat dipamerkan tahun lalu, Musk mengatakan bahwa robot Optimus akan memiliki tinggi 172,72 centimeters dan berat 56,6 kg. Ia juga mengatakan bahwa robot itu akan mampu membawa beban seberat 20,4 kg dan bergerak secepat 9,6 kilome...
Baca selengkapnya

Usai Terbitnya SK Gubernur Terkait UMK 2022 Hanya Naik Sebesar Rp 18.000, Bupati Majalengka Prihatin

Jakarta - Upah Minimum Kota/Kabupaten ( UMK ) Majalengka 2022 hanya naik Rp 18 ribu setelah terbitnya surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tanggal 30 November 2021. Dengan kenaikan itu, upah buruh di Majalengka dipastikan hanya menjadi Rp 2.027.619,04 atau dari sebelumnya Rp 2.009.000. Merespons hal tersebut, Bupati Majalengka, Karna Sobahi merasa prihatin atas putusan Gubernur Jawa Barat. Sebab, kenaikan tersebut masih jauh dari harapan buruh seperti yang diusulkan beberapa waktu lalu kepada Bupati yakni Rp 360 ribu. "Karena keputusan ada di sana kita hanya ikut prihatin saja. Makanya saya sangat paham ketika buruh menuntut kenaikan upah di Majalengka. Naluri saya sebagai Bupati bisa memahami buruh. Masa iya, cuma Rp 18 ribu naiknya,"kata Karna, Jumat (3/12/2021). "Makanya saya berani tandatangan Rp 360 ribu (sesuai tuntunan buruh). Langsung (diusulkan) ke Gubernur,"sambungnya. Karna juga menjelaskan, dengan kenaikan UMK Rp ...
Baca selengkapnya